pemutusan hubungan kerja

Aturan dan Macam-Macam Pemutusan Hubungan Kerja

Pasti banyak orang yang paham atau tahu mengenai pemutusan hubungan kerja. Namun ada beberapa aturan penting mengenai pemutusan hubungan kerja tersebut. 

Pengertian PHK

PHK atau juga pemutusan hubungan kerja merupakan tindakan pengakhiran kerja yang dilakukan oleh perusahaan pada pekerjanya dengan adanya beberapa alasan yang melandasinya. Akibat dari phk tersebut juga pemutusan hak dan juga kewajiban diantara keduanya. 

Aturan PHK Berdasarkan Undang-Undang

Jika berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, aturan mengenai PHK atau pemutusan hubungan kerja ini ada pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Mengenai Ketenagakerjaan Bab XII. 

Selain dalam Undang-Undang tersebut, juga ada beberapa aturan lainnya seperti dalam Pasal 154A ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. 

Macam-Macam PHK

PHK sendiri bisa dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan alasan yang mendasarinya, yaitu:

1. PHK demi hukum

Jangka waktu kerja yang sudah selesai atau pekerja yang meninggal bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan. Biasanya seperti jenis pekerja kontrak. Sehingga dalam hal ini perusahaan sudah tidak perlu lagi memberikan surat PHK.

2. Melanggar perjanjian kerja

Karyawan juga bisa diberhentikan sepihak atau dilakukan pemecatan oleh perusahaan dikarenakan melakukan pelanggaran perjanjian kerja. Selain itu pekerja juga bisa mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa PHK tersebut dilakukan sendiri dan bukan karena perintah. 

3. Adanya alasan atau kondisi tertentu

Ada juga beberapa hal atau alasan yang membuat sebuah perusahaan melakukan PHK pada karyawan tersebut. Misalnya pekerja yang sakit dengan jangka waktu yang lama, efisiensi perusahaan, kepailitan sehingga perusahaan yang dengan terus menerus terkena rugi. 

4. Kesalahan berat

Jenis pemutusan hubungan kerja yang selanjutnya adalah karena pekerja yang melakukan kesalahan cukup berat sehingga dalam hal ini perusahaan diperbolehkan untuk melakukan PHK. misalnya karyawan yang mencuri, menyerang rekan kerja, membocorkan rahasia perusahaan dan hal lainnya yang dianggap berat. 

Hak Pekerja yang Di PHK

Pekerja yang terkena PHK memiliki beberapa hak yang bisa didapatkan, seperti:

1. Uang penghargaan masa kerja

Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan penghargaan masa kerja pada karyawan. Hal tersebut sesuai dengan yang ada pada Pasal 156 ayat 3 UU Ketenagakerjaan. 

2. Uang pesangon

Uang pesangon juga wajib didapatkan oleh pekerja yang terkena PHK. Dasar hukumnya ada pada Pasal 156 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. 

3. Uang penggantian hak

Hak terakhir yang berhak didapatkan dari perusahaan adalah untuk memberikan uang penggantian. Beberapa kompensasi tersebut seperti:

  • Biaya pulang bagi pekerja yang keluarga ke tempat asalnya
  • Biaya untuk mengganti 
  • Cuti tahunan yang masih belum diambil dan belum gugur
  • Hal lainnya yang sudah dijanjikan dalam perjanjian kerja

Selengkapnya bisa Anda lihat di halaman ini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *