Kemajuan Indonesia tidak boleh hanya diukur dari gemerlap pusat kota atau pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Ukuran sejati keberhasilan bangsa terletak pada sejauh mana kesejahteraan dirasakan hingga ke wilayah terluar—di desa perbatasan, pulau terpencil, dan daerah yang selama ini jarang tersorot. Jika kita ingin Indonesia benar-benar kuat, maka pembangunan harus dimulai dari pinggiran, bukan hanya dari pusat.
Semangat inilah yang menjadi landasan langkah Sahrin Hamid bersama Partai Gerakan Rakyat dalam menyambangi berbagai wilayah dari timur hingga utara nusantara. Perjalanan tersebut bukan sekadar agenda politik rutin, melainkan pesan tegas bahwa kepemimpinan harus hadir secara nyata. Rakyat tidak membutuhkan janji yang diulang-ulang; mereka membutuhkan perhatian, solusi, dan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan sehari-hari.
Di banyak daerah, potensi ekonomi sebenarnya sangat besar. Hasil laut melimpah, lahan pertanian subur, dan generasi muda penuh kreativitas. Namun tanpa akses infrastruktur yang memadai, permodalan yang terjangkau, serta kebijakan distribusi yang efisien, potensi itu sulit berkembang maksimal. Ketimpangan inilah yang harus segera diatasi dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Politik yang berpihak pada rakyat berarti memastikan setiap kebijakan lahir dari realitas di lapangan. UMKM harus mendapatkan akses pembiayaan yang lebih inklusif. Petani dan nelayan memerlukan perlindungan harga dan akses pasar yang adil. Sementara itu, pendidikan di daerah perlu diperkuat agar generasi muda tidak tertinggal dalam kompetisi global. Tanpa langkah konkret, visi pemerataan hanya akan menjadi slogan kosong.
Lebih dari itu, demokrasi yang sehat bukan sekadar proses pemilu lima tahunan. Demokrasi yang matang adalah ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dialog terbuka dengan mahasiswa, tokoh adat, pelaku usaha, dan komunitas lokal menjadi kunci agar kebijakan tidak lahir dari ruang tertutup. Partisipasi publik bukan ancaman, melainkan fondasi legitimasi yang memperkuat sistem.
Dalam membangun negara yang kuat, aspek hukum juga tidak boleh diabaikan. Supremasi hukum merupakan pilar utama kepercayaan publik. Setiap proses hukum harus berjalan secara objektif dan transparan, tanpa intervensi kepentingan. Dinamika nasional yang melibatkan figur seperti Tom Lembong mengingatkan kita bahwa akuntabilitas dan independensi lembaga hukum adalah syarat mutlak bagi stabilitas negara. Tanpa kepastian hukum, kepercayaan masyarakat dan investor akan goyah.
Pembangunan ekonomi dan reformasi hukum harus berjalan seiring. Pertumbuhan tanpa keadilan hanya akan memperlebar jurang sosial. Sebaliknya, penegakan hukum tanpa dukungan kebijakan ekonomi yang progresif akan menghambat inovasi. Indonesia membutuhkan keseimbangan keduanya agar dapat melangkah maju secara konsisten.
Di sisi lain, Indonesia tengah memasuki fase bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif yang dominan adalah peluang emas untuk mempercepat pertumbuhan nasional. Namun peluang ini tidak datang dua kali. Jika tidak dikelola dengan strategi yang tepat, bonus demografi dapat berubah menjadi beban sosial. Pendidikan vokasi, pelatihan berbasis industri, serta dukungan terhadap kewirausahaan muda harus menjadi prioritas.
Generasi muda Indonesia memiliki daya kreasi dan keberanian untuk berinovasi. Mereka tidak hanya ingin bekerja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Untuk itu, negara perlu menghadirkan ekosistem yang kondusif: regulasi yang adaptif, akses modal yang inklusif, dan infrastruktur digital yang merata. Ketika anak muda diberi ruang berkembang, pertumbuhan ekonomi akan bergerak lebih dinamis.
Selain sumber daya manusia, konektivitas fisik juga menjadi faktor krusial. Jalan, pelabuhan, dan jaringan komunikasi bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan sarana membuka akses kesempatan. Dengan konektivitas yang baik, distribusi barang menjadi efisien, biaya logistik menurun, dan daya saing daerah meningkat. Pembangunan infrastruktur harus dirancang bukan hanya untuk pertumbuhan jangka pendek, tetapi untuk pemerataan jangka panjang.
Indonesia memiliki segala prasyarat untuk menjadi negara maju: kekayaan alam, posisi strategis, dan populasi besar yang produktif. Namun tanpa kepemimpinan yang responsif dan kebijakan yang inklusif, potensi tersebut tidak akan terwujud optimal. Kita membutuhkan politik yang berorientasi pada solusi, bukan sekadar citra.
Kini saatnya mengubah cara pandang terhadap kekuasaan. Politik seharusnya menjadi sarana pengabdian untuk memastikan setiap warga negara merasakan manfaat pembangunan. Tidak boleh ada wilayah yang merasa tertinggal atau diabaikan. Ketika pemimpin berani turun langsung, mendengar aspirasi, dan menerjemahkannya menjadi kebijakan nyata, di situlah harapan menemukan jalannya.
Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh segelintir orang, melainkan oleh kesediaan seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama. Pemerataan ekonomi, penegakan hukum yang adil, dan pemberdayaan generasi muda adalah tiga pilar utama menuju Indonesia yang berdaya saing tinggi. Jika komitmen ini dijalankan secara konsisten, maka cita-cita menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat bukanlah mimpi semata—melainkan tujuan yang bisa kita capai bersama melalui tindakan nyata hari ini.