Indonesia dianugerahi hutan tropis yang luas dan kaya, menjadikannya salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun di balik potensi besar tersebut, tersimpan ancaman serius yang terus membayangi. Deforestasi legal tinggi kini menjadi fenomena yang tidak bisa diabaikan, karena berlangsung secara masif dan dilegalkan melalui berbagai kebijakan perizinan.
Selama ini, pembukaan hutan sering dipromosikan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Izin usaha diberikan untuk perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur dengan dalih pertumbuhan ekonomi. Secara administratif, semua prosedur terpenuhi. Namun di lapangan, Deforestasi legal tinggi meninggalkan jejak kerusakan yang nyata dan berkepanjangan. Legalitas ternyata tidak selalu identik dengan keberlanjutan.
Dampak lingkungan akibat deforestasi semakin dirasakan oleh masyarakat. Banjir bandang, longsor, serta kekeringan muncul silih berganti di wilayah yang tutupan hutannya terus berkurang. Fungsi hutan sebagai penyerap air dan penyangga tanah melemah drastis. Ketika bencana terjadi, masyarakat sekitar menjadi pihak yang paling terdampak. Fakta ini menegaskan bahwa Deforestasi legal tinggi adalah ancaman langsung bagi keselamatan manusia.
Persoalan ini juga membawa dampak sosial yang tidak kalah serius. Banyak komunitas lokal dan masyarakat adat kehilangan akses terhadap lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Konflik agraria meningkat seiring meluasnya konsesi. Ironisnya, semua itu terjadi dalam kerangka hukum yang sah. Deforestasi legal tinggi pada akhirnya menciptakan ketidakadilan, di mana keuntungan terkonsentrasi pada segelintir pihak, sementara risiko ditanggung oleh masyarakat luas.
Dari sudut pandang ekonomi, pendekatan pembangunan berbasis pembukaan hutan perlu dikaji ulang. Manfaat finansial yang dihasilkan sering kali bersifat jangka pendek. Sebaliknya, kerugian akibat kerusakan lingkungan berlangsung dalam jangka panjang. Biaya penanggulangan bencana, pemulihan ekosistem, serta hilangnya jasa lingkungan menjadi beban negara. Dalam konteks ini, Deforestasi legal tinggi justru berpotensi melemahkan fondasi ekonomi nasional.
Di tingkat global, persoalan ini semakin mendesak karena berkaitan langsung dengan krisis iklim. Hutan Indonesia berperan penting sebagai penyerap karbon. Ketika hutan ditebang, emisi karbon meningkat dan mempercepat pemanasan global. Jika Deforestasi legal tinggi terus berlanjut, target penurunan emisi akan sulit tercapai, dan posisi Indonesia dalam diplomasi iklim internasional dapat terancam.
Situasi ini menuntut keberanian untuk berubah. Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perizinan harus dilakukan tanpa kompromi. Izin yang terbukti merusak lingkungan perlu ditinjau ulang, bahkan dicabut jika melanggar prinsip keberlanjutan. Langkah tegas ini bukan bentuk penolakan terhadap investasi, melainkan upaya melindungi kepentingan jangka panjang bangsa. Mengendalikan Deforestasi legal tinggi justru membuka peluang bagi pembangunan berbasis ekonomi hijau.
Transparansi menjadi faktor kunci dalam upaya perbaikan. Informasi mengenai konsesi lahan, proses perizinan, dan dampak lingkungan harus dapat diakses publik. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas independen. Tanpa transparansi, Deforestasi legal tinggi akan terus berlangsung di balik kerumitan regulasi dan lemahnya pengawasan.
Selain itu, penegakan hukum harus diperkuat secara konsisten. Kajian lingkungan tidak boleh sekadar formalitas administratif. Pengawasan di lapangan perlu ditingkatkan, dan setiap pelanggaran harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Pesan yang harus disampaikan jelas: praktik yang merusak tidak dapat dibenarkan, meskipun memiliki izin resmi. Menghentikan Deforestasi legal tinggi membutuhkan ketegasan, bukan sekadar wacana.
Peran masyarakat sipil, akademisi, dan media juga sangat menentukan. Edukasi publik dan tekanan sosial dapat mendorong perubahan kebijakan. Kesadaran kolektif menjadi kekuatan penting untuk memastikan hutan tidak terus dikorbankan demi kepentingan sesaat. Deforestasi legal tinggi hanya bisa ditekan jika ada keterlibatan aktif dari seluruh elemen bangsa.
Kini, Indonesia berada di titik penentuan. Apakah akan terus membiarkan hutan hilang secara legal, atau berani mengubah arah pembangunan demi masa depan yang berkelanjutan? Mengakhiri Deforestasi legal tinggi bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan memastikan pembangunan tidak merusak sumber kehidupan. Keputusan hari ini akan menentukan kualitas lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.