MAKASSAR – Satu tahun bukan sekadar hitungan kalender. Bagi Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, momentum ini adalah titik evaluasi sekaligus penguatan arah perjuangan. Usia perdana justru menjadi fondasi untuk mempertegas komitmen: menghadirkan keadilan sosial yang tidak berhenti pada slogan, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa kecuali.
Semangat tersebut ditegaskan dalam dialog publik yang digelar di Radio Insaniah, bagian dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada Selasa (24/2/2026). Mengangkat tema “Kesetaraan dan Keadilan Sosial Hari Ini dan Masa Depan”, forum ini dirancang bukan hanya sebagai diskusi akademik, melainkan sebagai ruang strategis untuk merumuskan langkah nyata menghadapi ketimpangan yang masih menjadi pekerjaan rumah bangsa.
Dalam pemaparannya, Sekretaris DPW Gerakan Rakyat Sulsel, Muhammad Zaynur, mengingatkan bahwa bangsa ini tidak boleh terjebak dalam euforia angka pertumbuhan ekonomi. Grafik yang menanjak dan statistik yang impresif tidak akan memiliki makna apabila hasil pembangunan hanya dinikmati segelintir kelompok. Pertumbuhan, tegasnya, harus berjalan beriringan dengan pemerataan. Tanpa distribusi manfaat yang adil, pembangunan hanya akan memperlebar jurang ketimpangan.
Keadilan sosial, menurut Zaynur, harus diwujudkan melalui kebijakan yang konkret dan terukur. Pendidikan berkualitas wajib dapat diakses semua kalangan, bukan hanya mereka yang memiliki privilese ekonomi. Layanan kesehatan harus menjangkau wilayah terpencil dengan standar yang memadai. Lapangan kerja produktif perlu diperluas agar generasi muda memiliki kepastian masa depan. Kesempatan berusaha pun harus terbuka tanpa diskriminasi. Jika akses terhadap sumber daya terus terkonsentrasi, maka kesenjangan akan menjadi persoalan struktural yang sulit diputus.
Ia menegaskan bahwa amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila telah jelas: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun amanat tersebut menuntut keberanian politik dalam implementasinya. Kebijakan publik harus berpihak kepada masyarakat kecil, kelompok rentan, dan wilayah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan. Sentralisasi kemajuan di kota-kota besar tidak boleh menjadi pola permanen. Indonesia hanya akan kuat jika daerah-daerah turut tumbuh dan berkembang.
Gagasan ini selaras dengan visi yang kerap disampaikan oleh Anies Baswedan, yang menempatkan kesetaraan dan keadilan sosial sebagai fondasi utama bagi Indonesia yang maju dan bermartabat. Inspirasi tersebut menjadi salah satu pijakan moral Gerakan Rakyat dalam memperjuangkan perubahan yang inklusif serta berorientasi pada kepentingan rakyat luas, bukan kepentingan segelintir elite.
Lebih jauh, ditegaskan bahwa keadilan sosial bukan hanya agenda etis, melainkan kebutuhan strategis bangsa. Ketika masyarakat merasakan perlakuan yang adil, tingkat kepercayaan terhadap institusi negara meningkat. Partisipasi publik dalam demokrasi menjadi lebih sehat. Stabilitas nasional pun terjaga karena rakyat merasa menjadi bagian dari proses pembangunan. Sebaliknya, ketimpangan yang dibiarkan berlarut dapat memicu frustrasi kolektif yang berpotensi mengganggu harmoni sosial.
Sebagai wujud komitmen yang tidak berhenti pada wacana, DPW Gerakan Rakyat Sulsel mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. UMKM memiliki daya serap tenaga kerja yang besar sekaligus kemampuan mendistribusikan kesejahteraan secara lebih merata. Selain itu, penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal harus menjadi prioritas agar setiap daerah memiliki daya ungkit ekonomi sendiri. Pemerataan pembangunan bukan pilihan tambahan, melainkan prasyarat mutlak untuk menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan.
Dialog yang berlangsung dinamis tersebut juga memperlihatkan tingginya antusiasme mahasiswa dalam mengkritisi berbagai isu. Pertanyaan-pertanyaan tajam muncul terkait efektivitas kebijakan, alokasi anggaran, hingga strategi konkret mengurangi disparitas sosial. Zaynur mengapresiasi partisipasi tersebut dan menegaskan bahwa generasi muda adalah elemen kunci dalam mendorong transformasi. Kampus harus menjadi laboratorium gagasan dan pusat lahirnya solusi atas persoalan bangsa.
Generasi Z dan mahasiswa diajak untuk tidak bersikap apatis terhadap dinamika sosial-politik. Dengan daya kritis, kreativitas, dan energi yang mereka miliki, perubahan bukanlah hal yang mustahil. Keterlibatan aktif generasi muda akan memperkuat kontrol publik terhadap kebijakan sekaligus memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Sebagai bentuk keterbukaan, DPW Gerakan Rakyat Sulsel juga mengundang civitas akademika dan masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam agenda “Vox Populi” dan “Desak Anies” yang direncanakan berlangsung pada Mei 2026 bersama Anies Baswedan. Forum tersebut dirancang sebagai ruang dialog dua arah, tempat aspirasi, kritik, dan gagasan dapat disampaikan secara langsung. Demokrasi yang sehat membutuhkan komunikasi terbuka antara pemimpin dan rakyatnya.
Selain agenda diskusi, peringatan satu tahun Gerakan Rakyat di Sulawesi Selatan turut diisi kegiatan sosial yang sarat makna. Donasi buku ke perpustakaan menjadi simbol komitmen terhadap literasi dan pemerataan pendidikan. Aksi penanaman pohon merefleksikan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Kegiatan berbagi takjil memperkuat solidaritas sosial dan kedekatan dengan masyarakat. Rangkaian aktivitas ini menegaskan bahwa perjuangan keadilan sosial harus hadir dalam tindakan nyata yang berdampak langsung.
Satu tahun memang baru langkah awal. Namun arah perjuangan semakin jelas dan terukur. Gerakan Rakyat Sulsel menegaskan tekad untuk terus mengawal agenda kesetaraan, memperjuangkan pemerataan, dan memastikan pembangunan berjalan inklusif. Dengan kolaborasi lintas elemen dan keterlibatan aktif generasi muda, cita-cita menghadirkan Indonesia yang lebih adil, berdaulat, dan bermartabat bukanlah utopia. Ia adalah tujuan yang harus diperjuangkan bersama—secara konsisten, terencana, dan berkelanjutan.