Menjelang peringatan hari jadi pertamanya pada 27 Februari 2026, Gerakan Rakyat mengambil langkah strategis untuk mempercepat proses administratif dan memperoleh legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Langkah ini menegaskan komitmen organisasi dalam membangun fondasi yang kuat, struktur yang rapi, dan jaringan yang merata hingga ke seluruh pelosok tanah air.
Ketua Tim Administrasi Gerakan Rakyat, Reni Shintalia, memaparkan perkembangan terbaru mengenai pembentukan struktur organisasi di seluruh Indonesia. Hingga 20 Februari 2026, Gerakan Rakyat telah membentuk jaringan di 38 provinsi dan 458 kabupaten/kota, menunjukkan pertumbuhan yang pesat, konsisten, dan sistematis sejak awal berdiri.
“Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, tetapi kami menyadari masih ada wilayah yang memerlukan percepatan agar struktur organisasi lengkap dan memenuhi semua persyaratan hukum,” ujar Reni dalam konferensi pers di Sekretariat DPP Gerakan Rakyat, Ampera, Jakarta Selatan.
Secara keseluruhan, jaringan Gerakan Rakyat telah menjangkau 1.983 kecamatan, meskipun masih terdapat beberapa kendala administratif, khususnya di wilayah Timur Indonesia. Wilayah yang menjadi fokus percepatan antara lain Kalimantan Timur dengan satu SK dan Maluku dengan satu SK. Tim administrasi kini memprioritaskan koordinasi lebih intensif dan pendampingan agar seluruh dokumen legalitas dapat segera lengkap dan sah secara hukum.
Selain memperkuat struktur organisasi, Gerakan Rakyat juga menekankan pemenuhan seluruh instrumen legalitas lain sesuai regulasi yang berlaku. Proses ini meliputi pengurusan administrasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tingkat DPW dan DPD, serta koordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum di tiap provinsi. Semua langkah dijalankan secara sistematis, transparan, dan sesuai prosedur hukum agar organisasi memiliki landasan hukum yang kuat.
Reni menegaskan, dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam percepatan legalitas ini. “Beberapa hambatan memang muncul, tetapi dengan kerja konsisten sesuai aturan, semua bisa diselesaikan. Kami mengajak masyarakat untuk memberikan doa dan partisipasi agar Gerakan Rakyat dapat memenuhi seluruh persyaratan Kemenkumham secepatnya,” ujarnya.
Keberhasilan membangun struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota membuktikan bahwa Gerakan Rakyat bukan sekadar organisasi baru. Organisasi ini bergerak cepat, memiliki visi jangka panjang, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pondasi yang kuat ini menjadi modal penting untuk langkah strategis berikutnya, termasuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan jaringan hingga tingkat desa.
Percepatan legalitas bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga simbol profesionalisme dan kredibilitas organisasi. Dengan legalitas resmi dari Kemenkumham, Gerakan Rakyat dapat menjalankan program-programnya secara efektif, transparan, dan dapat dipercaya publik.
Selain itu, Gerakan Rakyat terus melakukan evaluasi dan pemetaan wilayah yang membutuhkan pendampingan tambahan. Tim administrasi bekerja sama dengan DPW dan DPD setempat untuk memastikan dokumen lengkap, SK sah, dan koordinasi lintas wilayah berjalan lancar. Pendekatan ini memastikan organisasi mampu beroperasi optimal di seluruh Nusantara, termasuk wilayah geografis yang menantang seperti Kalimantan Timur, Maluku, dan daerah terpencil lainnya.
Gerakan Rakyat menegaskan fokus pada tiga hal utama: memperkuat struktur organisasi, mempercepat legalitas Kemenkumham, dan membangun partisipasi aktif masyarakat. Kombinasi ini diyakini akan memperkuat posisi organisasi sebagai wadah aspirasi rakyat yang nyata, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.
Dengan pencapaian yang telah ada dan semangat akselerasi yang tinggi, Gerakan Rakyat optimistis dapat memenuhi seluruh persyaratan hukum dan memperoleh legalitas resmi dari Kemenkumham dalam waktu dekat. Hal ini membuktikan bahwa organisasi tidak hanya berkembang pesat secara jumlah struktur, tetapi juga matang dalam tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.
Mari dukung Gerakan Rakyat dalam perjalanan menuju legalitas resmi Kemenkumham. Partisipasi masyarakat, baik melalui doa maupun keterlibatan aktif, menjadi energi penting agar organisasi terus berkembang, membangun struktur yang kokoh, dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Dengan fondasi yang kuat, legalitas yang sah, dan komitmen yang jelas, Gerakan Rakyat siap menjadi wadah aspirasi rakyat yang profesional, terpercaya, dan berdampak luas di seluruh tanah air.